Magelang (buseronline.com) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga untuk mengantisipasi penimbunan dan permainan harga bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Dilansir dari laman Jatengprov, instruksi tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (Sigap) 2026 di Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, pada 5 November 2026.
Luthfi mengatakan, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok sebelum memasuki periode peningkatan kebutuhan masyarakat. Karena itu, seluruh bupati dan wali kota diminta melakukan langkah antisipasi sejak dini.
Ia menegaskan, pengawasan perlu diperketat untuk mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat. Aparat penegak hukum juga diminta mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Pengawasan akan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, pemerintah provinsi, dan kejaksaan. "Semuanya akan ikut bersama-sama membentuk suatu tim untuk melakukan pengawasan wilayah," jelasnya.
Selain pengawasan, Luthfi meminta kepala daerah memperkuat distribusi bahan pokok dari wilayah surplus ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan. Komoditas bawang merah dan cabai menjadi perhatian karena perbedaan kemampuan produksi antardaerah dapat memengaruhi stabilitas harga.
Ia juga meminta badan usaha milik daerah (BUMD) mengoptimalkan perannya sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani. Pemerintah kabupaten dan kota didorong aktif menjalin kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan pangan.
"Bagi daerah defisit, jalin kerja sama antardaerah dengan daerah surplus. Tidak usah gengsi. Jangan pedagangnya yang koordinasi antarpedagang, kepala daerah yang koordinasi," tegas Luthfi.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, gubernur juga mendorong pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkelanjutan.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara mendadak ketika harga sudah melonjak. Pemerintah daerah harus memiliki pemetaan stok, kebutuhan masyarakat, serta jalur distribusi bahan pangan agar potensi gejolak harga bisa diantisipasi lebih awal.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi turut menyerahkan secara simbolis dukungan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah kepada 10 kelompok penerima.