Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Kota Bandung mulai mengkaji pembangunan infrastruktur logistik pangan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dilansir dari laman Jabarprov, langkah tersebut dinilai mendesak mengingat ketergantungan Kota Bandung terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih tergolong tinggi, yakni mencapai 94 persen.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah baru mengalami penurunan sekitar dua persen, dari sebelumnya 96 persen menjadi 94 persen.
Meski menunjukkan perbaikan, angka tersebut dinilai belum cukup untuk mengurangi kerentanan pangan di Kota Bandung.
"Kalau bicara ketersediaan, distribusi yang selalu diandalkan Kota Bandung pasti akan ada akhirnya. Sebesar apa pun ketergantungan itu, tetap tidak baik untuk Kota Bandung," ujar Gin Gin dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Kajian Studi Kelayakan Penyediaan Infrastruktur Logistik Pangan di Malaka Hotel Bandung, pada 29 Oktober 2026.
Menurutnya, tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menjadi tantangan serius, terutama ketika terjadi gangguan distribusi, peningkatan kebutuhan masyarakat, maupun gejolak harga pangan.
Selama ini, kemampuan produksi pangan lokal Kota Bandung belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Karena itu, diperlukan sistem penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan yang lebih kuat untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Gin Gin menjelaskan, rencana pembangunan infrastruktur logistik pangan memiliki landasan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Regulasi tersebut mengamanatkan pembangunan gudang cadangan pangan.
Kebutuhan serupa juga telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029.
Namun, pembangunan infrastruktur logistik pangan tidak cukup hanya dengan menyediakan bangunan fisik. Pemerintah perlu menyiapkan kelembagaan, tata kelola, mekanisme distribusi, pembiayaan, serta sistem pengelolaan cadangan pangan secara terpadu.