Bandung (buseronline.com) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan guna menghindari jeratan pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol). Ia berharap Jawa Barat tidak lagi menjadi provinsi dengan angka pinjol dan judol tertinggi di Indonesia.
Dilansir dari laman Jabarprov, ajakan tersebut disampaikan
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM saat menghadiri puncak acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) FinExpo 2026 di TSM Mall Bandung, pada 29 Oktober 2026.
KDM menegaskan, masyarakat harus memiliki kesadaran dalam mengatur keuangan dan tidak mudah terjebak dalam kebiasaan berutang demi memenuhi gengsi atau tuntutan tradisi.
"Pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama
pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia," tegas KDM.
Ia menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang rela berutang dalam jumlah besar untuk membiayai hajatan, seperti pernikahan. Menurutnya, keputusan tersebut justru dapat menjadi beban ekonomi keluarga dalam jangka panjang.
KDM menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Majalengka. Ketika itu, ia bertemu dengan warga yang mengaku meminjam uang dari bank sebesar Rp25 juta untuk membiayai pernikahan anaknya.
"Saya nanya, siap modal kawin di mana? Dijawab, pinjem di bank 25 juta. Bayangin. Nyicil rumah kapan? Dijawab nyak rumah isukan. Anaknya yang kawin, anaknya yang bahagia, besok bapaknya yang menderita," ujarnya.
Menurut KDM, beban keuangan keluarga tidak berhenti setelah hajatan selesai. Kebutuhan berikutnya akan terus muncul, mulai dari biaya kehamilan, persalinan hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak memaksakan diri menggelar acara mewah jika kondisi keuangan tidak memungkinkan.
"Untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak, cerdaslah dalam melakukan keuangan. Tinggalkan tradisi kajen tekor asal kasohor," imbaunya.
Selain mengajak masyarakat mengelola keuangan secara bijak, KDM juga menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.