Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Suahasil Nazara menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kuat dan kredibel menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
Dilansir dari laman Kemkeu, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Suahasil saat memimpin Upacara Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 dan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Jakarta, pada 30 Oktober 2026.
Menurut Suahasil, peringatan Hari Oeang menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keuangan negara.
Ia mengingatkan, penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946 bukan sekadar langkah membangun sistem keuangan nasional, melainkan juga simbol kedaulatan dan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan.
Delapan dekade berlalu, semangat tersebut dinilai tetap relevan meskipun tantangan bangsa semakin berkembang. Kedaulatan ekonomi tidak hanya diwujudkan melalui kepemilikan mata uang dan lembaga keuangan sendiri, tetapi juga kemampuan negara mengelola instrumen fiskal untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.
"Bagi kita di Kementerian Keuangan, semangat perjuangan tersebut harus terus kita lanjutkan. Tanggung jawab kita adalah menjaga dan mengelola keuangan negara secara kredibel, profesional, dan berintegritas," ungkap Suahasil.
Mengusung tema "Indonesia Berdaulat, APBN Kuat", Suahasil menekankan bahwa APBN memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, serta melindungi masyarakat dari berbagai tantangan ekonomi.
Ia memaparkan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBN. Pertama, APBN harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, investasi, produksi, dan ekspor.
Kedua, APBN harus memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui program perlindungan sosial, subsidi, dan pelayanan dasar yang tepat sasaran. Ketiga, APBN harus tetap kredibel dengan memperkuat penerimaan negara, melaksanakan belanja secara bertanggung jawab, serta mengelola pembiayaan secara hati-hati.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Suahasil meminta seluruh jajaran Kemenkeu meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi melalui semangat Kemenkeu Satu, menjaga integritas, serta meningkatkan kapasitas institusi dan kompetensi pegawai.