Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat, terutama anak-anak, memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, higienitas, dan kebutuhan gizi.
Komitmen tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, saat menerima kunjungan Kepala KPPG Medan, Donal Simanjuntak, beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, pada 29 Oktober 2026.
Timur mengatakan,
Pemprov Sumut dan KPPG Medan akan memperkuat koordinasi melalui kegiatan pengawasan langsung ke dapur-dapur
SPPG. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan seluruh pengelola mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan dan penyediaan makanan.
"Ke depan kita perkuat kolaborasi. Kita buat action turun langsung ke dapur SPPG. Memastikan kepatuhan total terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) higienitas, pemenuhan gizi yang tepat dan demi menjaga keselamatan masyarakat dan anak-anak," ujar Timur.
Selain memastikan kualitas makanan, Timur juga mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur
SPPG melibatkan UMKM dan produsen lokal. Menurutnya, program
MBG harus memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Program MBG dirancang agar pertumbuhan ekonomi dimulai dari kawasan sekitar, multi-multiplier effect lokal," katanya.
Sementara itu, Kepala KPPG Medan Donal Simanjuntak menyampaikan bahwa pelaksanaan
MBG terus mengalami perkembangan. Secara nasional, jumlah
SPPG aktif telah mencapai 27.485 unit dari target 32.000 unit.
Khusus di Sumut, terdapat 1.378 SPPG aktif dari target 1.762 unit. Jumlah penerima manfaat juga telah mencapai 3,1 juta orang dari target 4.254.963 orang.
Donal menambahkan, program
MBG turut memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Hingga saat ini, sekitar 61.000 tenaga kerja telah terserap dalam pelaksanaan program tersebut di Sumut.
Mayoritas tenaga kerja berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4, sehingga diharapkan program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 61.000 di Sumut. Mereka umumnya berada di desil 1 sampai 4. Kita berharap dengan serapan tenaga kerja ini akan mengubah desil mereka," ungkap Donal.