Jakarta (buseronline.com) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempercepat pembangunan sektor pertanian melalui peningkatan produksi dalam negeri, pembenahan tata kelola pangan, serta penguatan perlindungan terhadap petani.
Dilansir dari laman Kementan, salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah percepatan target swasembada pangan dari semula empat tahun menjadi satu tahun. Presiden Prabowo mendeklarasikan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan, percepatan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta BUMN pangan.
"Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan atau satu institusi. Ini adalah hasil kerja bersama, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, Bulog, hingga aparat penegak hukum," ujar Amran.
Menurutnya, pemerintah terus memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan produksi, melindungi petani, memastikan hasil panen terserap, dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembenahan kebijakan pupuk bersubsidi, rehabilitasi irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, serta penguatan penyerapan gabah dan beras.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi. Harga pupuk bersubsidi juga diturunkan sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025.
Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Untuk 2026, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton dengan sasaran lebih dari 16 juta petani.
Selain pupuk, pemerintah memperkuat infrastruktur pengairan untuk meningkatkan produktivitas dan mengantisipasi perubahan iklim. Rehabilitasi irigasi dilaporkan mencapai 280.880 hektare dengan tingkat realisasi 99,93 persen pada tahap pertama.
Kementerian Pertanian juga menyiapkan pompanisasi pada lahan seluas 2,2 juta hektare dan rehabilitasi irigasi sekitar satu juta hektare pada 2026.
Di sisi hilir, pemerintah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar dan menjaga pendapatan petani.
Penguatan sektor pertanian turut diikuti peningkatan produksi komoditas strategis. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.
Produksi padi pada 2025 tercatat sebesar 60,21 juta ton gabah kering giling dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare. Sementara itu, produksi beras periode Januari hingga Agustus 2026 dilaporkan mencapai 25,29 juta ton berdasarkan data yang digunakan pemerintah.
Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2025 juga meningkat menjadi 16,16 juta ton, naik 6,74 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 15,14 juta ton.
Amran menegaskan, peningkatan produksi harus diikuti upaya menjaga keberlanjutan pertanian, mulai dari ketersediaan sarana produksi hingga penyerapan hasil panen.
"Produksi meningkat karena petani bekerja lebih keras dan pemerintah memperkuat dukungan dari hulu sampai hilir. Namun, swasembada bukan sekadar angka produksi. Swasembada berarti produksi cukup, stok aman, petani sejahtera, dan masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau," katanya.
Pemerintah memproyeksikan delapan komoditas berada dalam kondisi swasembada pada 2026, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.