Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dilansir dari laman Kemkeu, pengelolaan anggaran negara akan terus dilakukan secara transparan, efisien, dan terukur guna memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam wawancara bersama Retno Pinasti di Gedung AA Maramis, Jakarta, pada 7 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa APBN merupakan instrumen utama pengelolaan keuangan negara yang harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat dalam negeri maupun komunitas internasional.
"Pemerintah Republik Indonesia itu adalah pemerintah yang harus bisa dipercaya oleh semua pihak. Dipercaya oleh rakyatnya, dipercaya oleh komunitas internasional. APBN sebagai alatnya juga harus bisa dipercaya," ujar Suahasil.
Menurutnya, APBN yang kredibel harus dikelola secara tertib, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara. Pemerintah tetap menjalankan kebijakan anggaran yang ekspansif, tetapi dengan perhitungan matang agar tidak menimbulkan pemborosan.
Belanja negara, lanjutnya, harus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur dasar, perdesaan, dan sosial. Dengan demikian, APBN dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Terukur, bukan jor-joran, tetapi memang belanja yang dimaksudkan untuk bisa menyentuh kehidupan masyarakat," jelasnya.
Dalam rangka menjaga kesehatan fiskal, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan estimasi defisit 2026 yang berada di kisaran 2,85 persen terhadap PDB.
Suahasil menyebutkan, target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi belanja negara sesuai arahan Presiden.
"Untuk APBN 2027, kita mendesain APBN dengan defisit 2,4% dari PDB. Ini adalah pesan dari Bapak Presiden kita. APBN betul-betul dibuat lebih efisien," ungkapnya.
Terkait potensi fluktuasi penerimaan negara, ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan secara berkelanjutan selama tahun pelaksanaan APBN.
Langkah tersebut bukan sekadar pemotongan anggaran secara reaktif, melainkan bagian dari pengelolaan fiskal yang terencana dengan tetap mengutamakan program prioritas nasional.
Salah satu fokus pemerintah adalah memastikan pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN) berjalan optimal dan efisien tanpa mengurangi kualitas layanan serta ketepatan sasaran.
Pemerintah juga memastikan penyaluran anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan dilakukan sesuai tata kelola yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.