Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan sebanyak 5.395 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh 42 organisasi perangkat daerah (OPD) dapat rampung paling lambat 26 Desember 2026.
Untuk mencapai target tersebut,
Pemprov Sumut terus melakukan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh program pembangunan.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Faisal Arif Nasution mengatakan total kegiatan tersebut terdiri atas 853 kegiatan fisik infrastruktur dan 4.542 kegiatan fisik noninfrastruktur.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby
Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, pada 8 Oktober 2026.
"Secara umum terdapat 42 organisasi perangkat daerah (OPD) yang di tahun ini melaksanakan 5.395 kegiatan fisik infrastruktur dan kegiatan fisik noninfrastruktur," ujar Faisal.
Ia menjelaskan, total anggaran berbagai kegiatan pembangunan di lingkungan
Pemprov Sumut mencapai sekitar Rp4,4 triliun. Dari jumlah tersebut, pekerjaan yang telah berkontrak mencapai sekitar Rp3,7 triliun.
Selain kegiatan pembangunan reguler, Pemprov Sumut juga menjalankan sejumlah program prioritas, di antaranya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Program Strategis Daerah (PSD), serta kegiatan yang berkaitan dengan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Untuk PHTC atau Quick Wins, sebanyak sembilan OPD melaksanakan 236 kegiatan dengan pagu anggaran sekitar Rp1,1 triliun. Nilai pekerjaan yang telah berkontrak mencapai Rp1 triliun, sedangkan realisasi fisiknya tercatat sebesar 39,30%.
Sementara itu, Program Strategis Daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dilaksanakan oleh 23 perangkat daerah. Program tersebut mencakup 364 kegiatan dengan pagu anggaran sekitar Rp916 miliar. Nilai kontraknya mencapai Rp826 miliar, dengan realisasi fisik sebesar 31,61% hingga triwulan III.
Faisal mengakui, realisasi pembangunan masih menghadapi sejumlah dinamika. Karena itu, pihaknya terus menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan, termasuk kendala teknis, nonteknis, dan proses pengadaan barang dan jasa.