Pasuruan (buseronline.com) - Pemerintah menargetkan penambahan sedikitnya 600 ribu ekor sapi perah indukan hingga 2029 sebagai bagian dari upaya mempercepat terwujudnya swasembada susu nasional.
Menteri Pertanian (
Mentan) RI
Andi Amran Sulaiman menegaskan produksi susu peternak dalam negeri menjadi prioritas pemerintah. Ia memastikan pemerintah akan terus mendorong penyerapan susu produksi peternak.
"Selama peternak mampu menghasilkan susu, kita tidak akan impor," tegas Amran dalam pernyataannya terkait penguatan produksi susu nasional dilansir dari laman Kementan.
Komitmen tersebut diperkuat Kementerian Pertanian (Kementan) melalui pembangunan ekosistem persusuan yang mencakup penambahan populasi sapi, peningkatan produktivitas, penguatan koperasi, penyediaan pakan, akses pembiayaan, kesehatan hewan, hingga kepastian pasar.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan produksi susu segar dalam negeri saat ini baru memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional.
"Kita masih membutuhkan penambahan
sapi perah dalam jumlah besar. Tetapi yang dibangun bukan hanya populasinya. Produktivitas, kesehatan hewan, pakan, pembiayaan, sampai kepastian penyerapan susu peternak juga harus disiapkan bersama," ujar Agung saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur, Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada 28 September 2026.
Agung mengatakan penambahan populasi sapi perah tersebut diharapkan mampu memperkuat produksi susu nasional sehingga pada 2030 ketergantungan terhadap impor dapat ditekan secara signifikan.
Untuk mendukung peternak menambah populasi sapi, pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan dan dukungan, antara lain uang muka pembelian sapi, asuransi, kandang, serta alat perah. Pembiayaan juga dapat dilakukan melalui skema perbankan.
"Kita ingin peternak bisa menambah sapi tanpa harus menanggung seluruh biaya di awal. Karena itu, pemerintah menyiapkan skema dukungan yang lebih sesuai dengan karakter usaha sapi perah," katanya.
Agung menegaskan peningkatan produksi harus diikuti kepastian penyerapan. Pemerintah tidak ingin peningkatan produksi justru membuat peternak kesulitan memasarkan hasil ternaknya.
"Tidak boleh ada susu segar peternak yang tidak terserap. Kalau produksi ditingkatkan, industri dan pasarnya juga harus siap. Peternak perlu mendapat kepastian bahwa susu yang mereka hasilkan memiliki pasar," tegasnya.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai koperasi memiliki peran penting dalam membangun kemandirian susu nasional.
Menurutnya, koperasi menjadi penghubung antara peternak dan industri sekaligus memperkuat rantai pasok susu.
"Kami ingin melihat bagaimana rantai pasok susu berjalan, apa yang masih menjadi hambatan, serta dukungan apa yang diperlukan agar peternak, koperasi, industri, dan pemerintah dapat bergerak dalam satu ekosistem yang saling memperkuat," ujar Titiek.