Medan (buseronline.com) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat, khususnya rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Bobby saat berdiskusi dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Andre Rosiade dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Aula Tengku Rizal Nurdin (TRN), Rumah Dinas Gubernur
Sumut, Medan, pada 26 September 2026 malam.
Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan yang dihadapi pengembang dibahas, mulai dari tingginya harga material bangunan hingga proses administrasi perumahan bersubsidi.
Bobby mengatakan, pemerintah perlu membangun kolaborasi dengan pengembang dan pihak terkait untuk menekan harga material bangunan. Salah satu upaya yang ditawarkan adalah melakukan pembelian material dalam skala besar sehingga mendapatkan harga yang lebih murah.
"Kalau untuk harga bahan material, kami coba tawarkan cara yang mungkin bisa kita atasi bersama. Jadi memang kita harus kolaborasi, agar harga itu (material bangunan) bisa lebih murah, bagaimana jumlah pembeliannya dalam skala besar, jadi ada potongan," ujar Bobby.
Menurutnya, pemerintah, baik pusat maupun provinsi, dapat menggabungkan kebutuhan material dengan kebutuhan para pengembang. Pengadaan dalam jumlah besar tersebut dapat dilakukan melalui BUMD
Sumut.
"Jadi nanti pemerintah misalnya membutuhkan material, kita sampaikan ke distributor berapa kebutuhannya. Ditambah dengan kebutuhan para perusahaan pengembang perumahan. Sehingga pembelian dalam jumlah besar bisa mendapat potongan, dan harga bisa lebih murah. Dan itu (pengadaan) bisa dilakukan melalui BUMD kita," katanya.
Selain menekan harga material, Pemprov
Sumut juga mendorong percepatan proses administrasi, termasuk pengurusan sertifikat dan berbagai kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan rumah subsidi.
Bobby menegaskan, penyelesaian persoalan perumahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, BUMD hingga pengembang.
"Intinya semua pihak terkait harus saling bantu, termasuk perbankan, BUMD, pemerintah daerah, dan lainnya, untuk menyelesaikan masalah. Karena ini program nasional," ujarnya.