Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi langkah DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumut menggelar Pelatihan UMKM 2026 sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Bank
Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada 24 September 2026, tersebut diikuti lebih dari 300 pelaku
UMKM dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Jumlah peserta itu melampaui target awal panitia sebanyak 200 orang.
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumut yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib.
Saat membacakan pidato tertulis Gubernur
Sumut, Suib mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama memperkuat
UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat.
"Pemprov Sumut mengapresiasi DPD GAMKI Sumut atas inisiatif ini. Pelatihan ini bukan sekadar ruang belajar, melainkan bagian dari komitmen bersama mewujudkan Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan melalui sektor UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat," ujarnya.
Menurut Suib, pelaku
UMKM harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan usaha yang semakin kompetitif. Karena itu, peserta dibekali pengetahuan mengenai pemasaran digital, pengelolaan usaha, penguatan merek, legalitas, hingga akses pembiayaan.
Pemprov Sumut, lanjutnya, juga terus mendorong keberlanjutan usaha masyarakat melalui sejumlah program, termasuk fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis dan perluasan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan PT Bank Sumut.
"Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan organisasi pemuda adalah kunci efektivitas pembinaan
UMKM," katanya.
Sementara itu, Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumbanbatu mengatakan pelatihan tersebut sengaja dibuka untuk umum agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
"
GAMKI tidak boleh hanya sebatas di lingkungan internal saja, tetapi harus menjadi peneduh dan 'garam' bagi semua golongan. Makanya program ini kami buka untuk umum," ujar Swangro.
Ia menyebut mayoritas peserta yang mendaftar justru berasal dari masyarakat umum di luar kader GAMKI.