Medan (buseronline.com) - Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumatera Utara (TPID Sumut) mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di
Sumut.
Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumut Alfi Syahriza mengatakan tata kelola SPPG harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan menu, pemilihan sumber bahan baku hingga pengaturan jadwal distribusi.
Menurutnya, pengelolaan yang baik akan menentukan efisiensi penggunaan bahan pangan serta menjaga konsistensi standar keamanan dan kualitas gizi di setiap titik penyaluran.
"Tata kelola dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, hingga jadwal distribusi akan menentukan bagaimana kebutuhan penggunaan bahan baku pangan sekaligus seberapa konsisten standar keamanan dan kualitas gizi bisa dipertahankan di setiap titik penyaluran," kata Alfi dalam kegiatan Peningkatan Tata Kelola SPPG untuk Jaminan Mutu MBG dan Stabilitas Harga Pangan Sumut 2026 di Asrama Haji Medan, pada 18 September 2026.
Alfi mengatakan
TPID Sumut mendukung penguatan tata kelola SPPG, termasuk dengan mendorong keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM dan pelaku usaha pangan lokal dalam rantai pasok
MBG.
Pelibatan tersebut, kata dia, tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan bahan pangan program MBG, tetapi juga dapat menjaga kestabilan harga serta menggerakkan perekonomian masyarakat daerah.
"Dengan begitu, manfaat
MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat daerah," ujarnya.
Selain ketersediaan bahan pangan, aspek mutu dan keamanan makanan juga menjadi perhatian. Alfi menegaskan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak boleh sekadar menjadi persyaratan administratif.
Ia meminta standar higiene dan sanitasi diterapkan sebagai budaya kerja di setiap SPPG, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, kebersihan peralatan hingga proses distribusi.
"Kualitas harus dijaga sejak awal proses, bukan hanya diperiksa ketika makanan sudah siap disajikan," tegasnya.
Alfi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, sektor kesehatan dan pendidikan, dunia usaha serta akademisi dalam mendukung keberhasilan program
MBG.
Optimalisasi pangan lokal juga perlu dilakukan dengan melibatkan petani, peternak, nelayan dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok SPPG.