Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana menggabungkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Dilansir dari laman Jabarprov, kebijakan tersebut ditargetkan dapat mengurangi biaya rutin pemerintahan dan mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penggabungan OPD dilakukan untuk membuat struktur pemerintahan lebih ramping tanpa mengurangi fungsi pelayanan kepada masyarakat.
"Ya efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak," ujar
Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD
Jawa Barat, pada 11 September 2026.
Menurut Dedi, penyederhanaan struktur OPD juga akan berdampak terhadap sejumlah biaya operasional pemerintah, seperti kebutuhan kantor, perjalanan dinas, hingga Alat Tulis Kantor (ATK).
"Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi
Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," katanya.
Dedi menyebutkan sejumlah OPD yang berpotensi digabungkan. Bappeda, misalnya, akan disatukan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup akan ditambah dengan unsur tata ruang. Dinas Koperasi juga direncanakan digabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) akan disatukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Adapun Dinas Sumber Daya Air bakal digabungkan dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Sementara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan digabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Dedi mengatakan perubahan struktur tersebut direncanakan mulai diterapkan pada tahun anggaran mendatang.
"Ya, nanti berarti berlakunya anggaran tahun depan," pungkasnya. (R)