Siborong-borong (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) meminta perhatian serius Pemerintah Pusat terhadap penanganan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana, khususnya jalan kabupaten yang menjadi akses utama masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP Hutabarat), saat menggelar pertemuan kerja dengan Ketua Satgas Pasca Bencana Sumatera Bidang PU/Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Pekerjaan Umum RI, Ir. Jarot Widyoko, beserta jajaran di Siborong-borong, Rabu (9/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan (PUTRHub) Tapanuli Utara, Dalan Simanjuntak.
Pertemuan membahas evaluasi progres serta penanganan lanjutan terhadap infrastruktur terdampak bencana, meliputi jalan, jembatan, irigasi, hingga sungai di sejumlah wilayah Tapanuli Utara.
Saat ini, Kementerian PU memprioritaskan pemulihan akses Jalan Nasional ruas Tarutung-Tapanuli Tengah/Sibolga. Pemulihan jalur tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mengembalikan konektivitas dan mobilitas masyarakat setelah terdampak bencana.
Di sektor irigasi, dukungan pemerintah pusat direalisasikan melalui Program Optimasi Lahan (Oplah) dengan pagu anggaran sekitar Rp42 miliar yang mencakup 32 lokasi.
Sementara itu, pada sektor jaringan air, normalisasi dan penanganan fisik Sungai Aek Sarulla di Kecamatan Pahae Jae saat ini juga sedang berjalan.
Bupati JTP Hutabarat menegaskan, selain penanganan jalan nasional dan jaringan irigasi, jalan kabupaten yang mengalami kerusakan akibat bencana juga membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran yang signifikan dari Pemerintah Pusat.
Menurutnya, kondisi jalan kabupaten sangat berkaitan dengan kelancaran aktivitas masyarakat dan pemulihan ekonomi di daerah.
"Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU yang telah berjalan. Namun, Pemkab Tapanuli Utara masih membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk penanganan jalan kabupaten terdampak bencana, terutama yang berada di wilayah Kecamatan Parmonangan, Adian Koting, Sipoholon, dan kawasan Pahae," ujar JTP.
Menanggapi usulan tersebut, Jarot Widyoko mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Tapanuli Utara dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ia menyatakan komitmen untuk membawa usulan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ke tingkat pusat dan mengupayakan realisasinya secara bertahap.
Pemkab Tapanuli Utara berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana dapat berjalan optimal.
Dengan pulihnya infrastruktur, aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di berbagai wilayah terdampak diharapkan dapat kembali normal. (Galung)