Balige (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian segera menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah konkret menekan harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi di daerah.
Gerakan pangan murah tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap harga komoditas pangan di pasaran. Melalui kegiatan itu, masyarakat diharapkan dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, Sofian Sitorus, Senin (7/9/2026), mengatakan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ditujukan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok.
"Jadi, tujuan utamanya adalah mengintervensi harga agar harga di pasar bisa turun. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Pak Bupati sehingga harga beberapa bahan pokok dapat terjangkau masyarakat luas," ujar Sofian.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah komoditas pangan akan disediakan untuk masyarakat. Di antaranya beras SPHP, telur, Minyakita dan gula.
Sofian menegaskan, pemerintah tidak mengambil keuntungan dari penjualan komoditas dalam Gerakan Pangan Murah. Harga jual kepada masyarakat akan disesuaikan dengan harga pembelian.
"Jadi, harga jual kita sama dengan harga beli. Tidak ada profit. Misalnya kita beli Rp45 ribu, kita juga jual dengan harga yang sama Rp45 ribu," katanya.
Menurut Sofian, mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi perubahan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Toba itu berharap Gerakan Pangan Murah tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga mampu memberikan tekanan terhadap harga pasar agar tetap stabil.
"Harapannya, ini bisa mengintervensi harga pasar sehingga harga dapat stabil dan daya beli masyarakat tetap mampu menjangkau harga produk yang disediakan di pasar," ujar Sofian optimistis.
Pemkab Toba berharap program tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap dapat dipenuhi dengan harga yang wajar. (Galung)