Bogor (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis pemerintah, salah satunya mengenai percepatan hilirisasi sumber daya alam di Indonesia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, percepatan hilirisasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat investasi dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.
Selain membahas hilirisasi, Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai perkembangan pelaksanaan instruksinya terkait penataan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut diklaim telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Proses konsolidasi BUMN akan terus dilanjutkan. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara. Melalui restrukturisasi tersebut, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Langkah tersebut bertujuan menciptakan perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, dan profesional serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pemerintah berharap percepatan hilirisasi dan restrukturisasi BUMN dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian nasional serta meningkatkan manfaat pengelolaan sumber daya dan aset negara bagi masyarakat Indonesia. (DKI1)