Medan (buseronline.com) - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD Medan.
Rico menegaskan, aspirasi masyarakat tidak boleh hanya menjadi catatan dalam dokumen reses, tetapi harus diwujudkan menjadi program pembangunan yang konkret, transparan, dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Rico dalam Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, pada 31 Agustus 2026.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil
Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap serta Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi.
Dalam rapat itu, Rico meminta OPD segera memetakan hasil reses anggota DPRD dari lima daerah pemilihan (dapil). Usulan yang dinilai dapat dikerjakan dalam waktu dekat diminta untuk segera dieksekusi.
"Program yang dinilai bisa dikerjakan dalam waktu dekat diminta langsung dieksekusi, bahkan mulai minggu ini," tegas Rico.
Menurutnya, dari laporan reses lima dapil terdapat sejumlah aspirasi dengan persoalan yang serupa. Beberapa di antaranya bahkan tidak membutuhkan proses panjang untuk dapat segera ditindaklanjuti.
"Melihat buku laporan reses dari lima dapil ini, kita menemukan banyak poin yang senada. Sebagian program sejatinya dapat segera dieksekusi tanpa harus menunda waktu, bahkan ada yang bisa diselesaikan minggu ini juga," ujarnya.
Rico kemudian meminta Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi segera mengumpulkan OPD terkait untuk memeriksa catatan hasil reses dan menentukan program yang dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
"Pak Sekda, tolong diperiksa catatan tersebut dan segera kumpulkan OPD terkait usai rapat paripurna ini. Petakan program hasil reses yang bisa dieksekusi minggu ini atau minggu depan agar langsung dikerjakan tanpa menunda waktu," katanya.
Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Aspirasi yang telah diserap anggota DPRD dari Dapil 1 hingga Dapil 5, kata Rico, tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif.
"Aspirasi tidak boleh berhenti sebagai catatan. Aspirasi harus bergerak menjadi perencanaan, perencanaan bergerak menjadi penganggaran, dan penganggaran harus menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.
Selain membahas hasil reses, Rico juga menyoroti Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ia meminta agar Pokir diselaraskan dengan kerangka kerja Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) KPK.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan transparan serta terhindar dari praktik korupsi.
Rico menegaskan, setiap Pokir harus berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, didukung kajian yang jelas, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.