Simalungun (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong penguatan sinergi dengan DPRD Sumut dalam merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027.
Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat membuka Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Sopo Bolon Convention Hall & Meeting Room Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, pada 30 Agustus 2026 malam.
Rapat kerja yang berlangsung selama tiga hari, 30 Agustus hingga 1 September 2026, tersebut membahas evaluasi kinerja DPRD Sumut periode Juli 2025 hingga Juli 2026. Selain itu, rapat juga menjadi forum untuk menyusun dan menetapkan rencana kerja DPRD Sumut tahun 2027.
Surya mengatakan, rapat kerja tersebut memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi forum evaluasi pelaksanaan tugas DPRD selama satu tahun, tetapi juga menjadi momentum untuk menyusun arah kerja kelembagaan pada 2027.
"Pemerintah Provinsi Sumut memandang DPRD sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, sinergi antara rencana kerja DPRD dengan rencana kerja pemerintah daerah perlu terus diperkuat," ujar Surya.
Ia menegaskan, setiap kebijakan, program, dan keputusan yang dihasilkan pemerintah daerah bersama DPRD harus memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut.
Menurut Surya, Sumut memiliki berbagai potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, industri pengolahan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sejumlah sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.
Selain sektor ekonomi, Sumut juga memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Danau Toba, Geopark Kaldera Toba, Kepulauan Nias, serta keberagaman budaya Batak, Melayu, dan Nias dinilai mampu menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Potensi sumber daya alam dan energi juga perlu dioptimalkan. Surya menyebut keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan dan energi panas bumi dapat mendukung kemandirian energi sekaligus membuka peluang investasi di Sumut.
Dari sisi konektivitas, posisi Sumut sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia bagian barat melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bandara Internasional Kualanamu juga menjadi keunggulan strategis dalam pengembangan perdagangan dan konektivitas internasional.
"Ditambah dengan perkembangan digital dan inovasi melalui percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan ekosistem startup, Sumut memiliki fondasi kuat untuk menjadi provinsi yang kompetitif dan berdaya saing tinggi," katanya.
Karena itu, Surya meminta agar pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Perubahan APBD 2026, maupun APBD 2027 tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Beberapa prioritas pembangunan yang perlu diperkuat antara lain peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan sosial, serta penanganan cepat terhadap wilayah yang terdampak bencana.
Surya juga mengapresiasi peran DPRD Sumut dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Menurutnya, berbagai aspirasi yang dihimpun dari masyarakat di seluruh daerah harus menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.