Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menyampaikan jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada 28 Agustus 2026.
Penyampaian jawaban tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Perubahan APBD (Ranperda P-APBD) Sumut Tahun Anggaran 2026 antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut.
Dalam rapat tersebut,
Pemprov Sumut memberikan tanggapan terhadap berbagai pandangan, pertanyaan, saran, serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sumut.
Surya mengatakan, seluruh masukan DPRD menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan perubahan APBD. Menurutnya, kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
"Pemerintah Provinsi Sumut menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Surya.
Ia menegaskan, perubahan APBD harus diarahkan kepada program yang memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pemprov Sumut, lanjut Surya, turut memberikan penjelasan terhadap sejumlah isu yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD, mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
Surya juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan P-APBD 2026. Menurutnya, kerja sama kedua pihak diperlukan agar kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Sumatera Utara.
"Pemerintah berharap pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumut," katanya.