Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan pendapatan dan belanja daerah.
Perubahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk pemulihan pascabencana, penguatan infrastruktur, pelayanan dasar, serta program prioritas lainnya.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang P-APBD Sumut 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada 26 Agustus 2026.
Bobby mengatakan, penyusunan perubahan APBD dilakukan sebagai respons terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan fiskal yang berkembang setelah APBD 2026 ditetapkan.
"Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan untuk merespons dinamika ekonomi, sosial dan fiskal yang berkembang setelah APBD ditetapkan," ujar Bobby.
Ia menjelaskan, Ranperda P-APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan
Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut terkait perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Selain itu, perubahan APBD juga menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 mengenai penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyaluran kurang bayar DBH.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat Rp1,259 triliun atau 10,80 persen. Pendapatan yang sebelumnya sebesar Rp11,664 triliun menjadi Rp12,924 triliun.
Kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari penyesuaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer ke daerah, serta tambahan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.
PAD Sumut ditargetkan mencapai Rp7,089 triliun atau meningkat Rp122 miliar atau 1,76 persen dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,967 triliun.
Sementara itu, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ditargetkan mencapai Rp5,816 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,134 triliun atau 24,22 persen dibandingkan APBD induk sebesar Rp4,682 triliun.
Dari sisi belanja,
Pemprov Sumut merencanakan peningkatan dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun atau bertambah sekitar Rp1,678 triliun.
"Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota," jelas Bobby.
Menurut Bobby, tambahan ruang fiskal tersebut juga akan digunakan untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, serta pelayanan dasar masyarakat.
Ia menegaskan, P-APBD 2026 tidak boleh hanya dipandang sebagai perubahan angka anggaran. Setiap belanja harus diarahkan pada kebutuhan prioritas, memiliki keluaran dan hasil yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pemerintah Provinsi Sumut berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota," kata Bobby.
Bobby berharap pembahasan Ranperda P-APBD 2026 bersama DPRD Sumut dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Sumut.