Kupang (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dilansir dari laman Kemkeu, penegasan tersebut disampaikan Purbaya saat memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di Gedung Keuangan Negara
Kupang, Jumat.
Dalam kesempatan itu, Purbaya mengatakan jajaran Kemenkeu memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, tugas Kemenkeu tidak hanya berkaitan dengan pembagian atau penyaluran anggaran. Pengawasan dan pengendalian juga menjadi bagian penting agar setiap rupiah anggaran yang disalurkan dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
"Jadi peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran," ujar Purbaya.
Ia menyebut pemerintah telah mengalokasikan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota yang mulai siap dicairkan pada 7 Agustus 2026. Anggaran tersebut juga mencakup dukungan bagi pemerintah daerah di wilayah NTT.
Karena itu, pengawasan terhadap penyaluran anggaran dinilai menjadi hal penting dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
Upaya menjaga stabilitas ekonomi di NTT juga dilakukan melalui monitoring dan evaluasi belanja pengendalian inflasi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT.
Kanwil DJPb NTT menggunakan Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT sebagai instrumen untuk memantau efektivitas belanja, melihat perkembangan tren inflasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan.
Pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat sasaran, khususnya dalam merespons perkembangan harga dan kondisi perekonomian daerah.