Kupang (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah terus memperkuat pengawasan laut di wilayah perbatasan timur Indonesia. Penguatan dilakukan untuk mencegah penyelundupan sekaligus memastikan aktivitas perdagangan dan pelayaran berlangsung aman dan lancar.
Dilansir dari laman Kemkeu, penegasan tersebut disampaikan Purbaya saat meninjau Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat.
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu melihat langsung kesiapan sarana dan prasarana serta personel Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah perairan strategis.
Menurut Purbaya, posisi PSO Bea Cukai Kupang sangat penting karena wilayah pengawasannya berada di jalur pelayaran antarpulau dan berdekatan dengan perbatasan Indonesia dengan Timor-Leste serta perairan Australia.
"Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks," ujar Purbaya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, PSO Bea Cukai Kupang juga terlibat dalam patroli terpadu bersama TNI AL, Polairud, dan PSDKP.
Selain menjalankan fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai, armada Bea Cukai turut mendukung pemantauan wilayah perairan serta operasi pencarian dan pertolongan (SAR) ketika terjadi kondisi darurat di perairan NTT.
Pengawasan laut juga diperkuat melalui Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara berkesinambungan.
Operasi tersebut didukung Kapal Patroli BC 7002 dan BC 20010 yang dioperasikan PSO Bea Cukai Kupang. Wilayah operasinya mencakup perairan Bali, Nusa Tenggara Barat, Maumere, Atapupu, hingga kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.
Pada periode 21 April hingga 15 Juni 2026, operasi tersebut dilaksanakan dalam empat periode dengan menggunakan dua armada patroli.
Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemantauan aktivitas pelayaran dan 12 pemeriksaan terhadap berbagai sarana pengangkut, mulai dari kapal niaga, kapal layar motor hingga kapal nelayan.
Sementara itu, dalam operasi yang berlangsung 19 Mei hingga 1 Juni 2026 dengan menggunakan Kapal Patroli BC 20010, petugas memantau 52 kapal dan perahu yang melintas di wilayah pengawasan. Dari pemantauan tersebut, tiga sarana pengangkut dilakukan pemeriksaan.
Kehadiran aparat secara konsisten di wilayah perairan strategis dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan.