Bandung (buseronline.com) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP LPM RI di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat. Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung terpilih sebagai Ketua Umum DPP LPM RI periode 2025-2030.
Dedi berharap LPM dapat terlibat langsung dalam berbagai program pembangunan di desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah bagi masyarakat miskin hingga pemasangan jaringan listrik.
"Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi
Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan," ujar Dedi dilansir dari laman Jabarprov.
Selain pembangunan infrastruktur, LPM diharapkan ikut mempercepat penyaluran pendanaan dari pemerintah provinsi ke desa serta memastikan pembangunan desa tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Dedi juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, ekonomi desa yang kuat dapat mencegah warga menjadi korban perdagangan orang akibat tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji besar di kota maupun luar negeri.
Ia mencontohkan kasus 12 warga Jawa Barat yang bekerja di sebuah tempat hiburan di Maumere. Para pekerja tersebut disebut menerima upah yang tidak sesuai serta mengalami dugaan penganiayaan dan pelecehan.
"Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga mengajak masyarakat Jawa Barat mengurangi kebiasaan bermain judi online. Ia menyebut perputaran uang judi online di Jawa Barat mencapai Rp2,5 triliun.
Selain judi online dan pinjaman online, Dedi menyoroti peredaran tramadol yang menurutnya kini telah menjangkau warung-warung di pedesaan.
Ia meminta seluruh elemen masyarakat membangun gerakan bersama untuk mencegah berbagai persoalan tersebut.
"Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekadar kriminal namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan," ujarnya.