Medan (buseronline.com) - Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut memperkuat masukan, rekomendasi, dan langkah strategis dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi serta sektor jasa keuangan di Sumut.
Bobby menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Sumut dan OJK perlu terus ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab dinamika perekonomian serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala OJK Provinsi Sumut Triyoga Laksito di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa.
"Saya rasa pertemuan seperti ini dapat lebih intens kita lakukan. Pemprov
Sumut membutuhkan masukan dan rekomendasi agar segala persoalan jasa keuangan yang ada di
Sumut dapat terselesaikan dengan baik dan segala kebijakan dapat menyentuh langsung ke masyarakat," ujar Bobby.
Dalam pertemuan itu, Bobby juga menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Triyoga Laksito yang baru menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sumut. Ia berharap kepemimpinan baru tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan penguatan ekonomi Sumut.
"Selamat bertugas Pak, dan semoga betah di
Sumut," katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito melaporkan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di Sumut saat ini tetap terjaga dengan baik dan menunjukkan pertumbuhan positif. Perkembangan tersebut terlihat pada sektor perbankan, industri asuransi, perusahaan pembiayaan, pegadaian, hingga pasar modal.
OJK
Sumut bersama para pemangku kepentingan juga terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi. Upaya ini dilakukan untuk mendukung program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan).
Dalam kesempatan tersebut, OJK turut mendorong percepatan transformasi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut agar mampu menjadi instrumen penjaminan daerah yang memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan sektor prioritas.
Triyoga mengatakan, Jamkrida
Sumut perlu dikembangkan menjadi "mesin penjaminan daerah" yang dapat membantu pelaku UMKM yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan agunan.