Jakarta (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026), untuk membahas sejumlah program strategis di sektor energi. Agenda pertemuan meliputi percepatan pemerataan akses listrik desa, pengembangan energi baru terbarukan, hingga penguatan ketahanan pasokan energi nasional.
Usai pertemuan, Menteri Bahlil menjelaskan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah program listrik desa. Menurutnya, pemerintah terus mempercepat penyediaan akses listrik bagi desa-desa yang belum teraliri listrik.
"Masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum menikmati listrik. Alhamdulillah, program yang dilaksanakan pada tahun 2025 telah berhasil menjangkau lebih dari 1.400 desa," ujar Bahlil.
Selain itu, pemerintah juga membahas percepatan pengembangan energi baru terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt. Bahlil mengatakan proyek tersebut dalam waktu dekat akan memasuki tahap pembangunan yang ditandai dengan ground breaking perdana.
"Kami juga membahas implementasi PLTS 100 gigawatt yang insyaallah dalam waktu dekat akan ditandai dengan ground breaking pertama. Tahap pertama sudah disetujui untuk dilaksanakan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil turut melaporkan kondisi ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dunia, khususnya konflik di Timur Tengah. Ia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah (crude), dan LPG nasional masih berada di atas standar minimum.
"Kami menyampaikan bahwa stok BBM, crude, dan LPG nasional insyaallah masih berada di atas standar minimum nasional," ungkapnya.
Pemerintah juga memastikan tidak ada perubahan harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi meskipun harga minyak dunia masih berfluktuasi.
"Kami dapat memastikan bahwa harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan sesuai dengan keputusan pemerintah, termasuk LPG subsidi," tegas Bahlil.
Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar pasokan BBM bagi nelayan tetap menjadi perhatian utama pemerintah guna mendukung kelancaran aktivitas usaha masyarakat pesisir.
Selain sektor energi, pertemuan tersebut juga membahas penataan sektor pertambangan mineral sebagai upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Kami juga melaporkan penataan sektor pertambangan dalam rangka meningkatkan PNBP, dan seluruh pembahasan telah kami sampaikan kepada Bapak Presiden," tutup Bahlil. (DKI1)