Jakarta (buseronline.com) - Program biodiesel B50 dan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan menjadi bukti nyata implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui pendekatan Best Fast Result (BFR), yakni menghasilkan capaian terbaik dalam waktu cepat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian (
Wamentan) Sudaryono, dilansir dari laman Kementan, saat membuka kegiatan Leaders Briefing di Auditorium PLN, Jakarta, Kamis.
Kegiatan tersebut menjadi forum penyampaian arah kebijakan strategis pemerintah kepada para pemimpin dari berbagai sektor agar memiliki pemahaman yang sama terhadap visi pembangunan nasional.
Wamentan yang akrab disapa Mas Dar itu mengatakan, Presiden
Prabowo memiliki visi besar untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, mulai dari sumber daya alam, lahan pertanian, hingga energi nasional.
"Presiden ingin segala sesuatunya Best Fast Result. Programnya besar, dikerjakan dengan cepat, dan memberikan dampak nyata. Potensi swasembada pangan harus diwujudkan menjadi kenyataan, begitu juga potensi swasembada energi," ujar Sudaryono.
Menurutnya, implementasi program B50 menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia mampu mengoptimalkan kekuatan sektor pertanian untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Melalui kebijakan tersebut, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar karena separuh kebutuhan biodiesel dipenuhi dari minyak sawit produksi dalam negeri.
"Dengan B50, Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar diesel atau solar. Lima puluh persen berasal dari minyak bumi dalam negeri dan lima puluh persen berasal dari minyak sawit yang dihasilkan petani Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara agraris seperti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam dan kerja keras petaninya untuk mencapai swasembada energi," katanya.
Sudaryono menjelaskan, keberhasilan di sektor energi tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia memperkuat sektor pangan. Pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bahwa setiap negara akan mengutamakan kebutuhan rakyatnya sendiri sehingga Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
"Saat pandemi kita merasakan sulitnya memperoleh beras dari negara lain. Dari pengalaman itulah kita bekerja keras hingga akhirnya Indonesia mencapai swasembada pangan. Sekarang kita melangkah lebih jauh dengan memperkuat swasembada energi," ujarnya.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S Djojohadikusumo menegaskan bahwa penguatan ketahanan energi menjadi kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia.
"Di tengah situasi geopolitik yang terus bergejolak, semakin terasa urgensi bagi Indonesia untuk membangun ketahanan energi. Sejalan dengan Astacita Presiden
Prabowo Subianto, pembangunan ketahanan energi diarahkan untuk mempercepat swasembada energi, mendorong hilirisasi industri, memperkuat konektivitas, serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," ujar Hashim.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menambahkan bahwa Indonesia saat ini tengah bergerak dari sistem energi berbasis impor menuju energi berbasis sumber daya domestik.
"Dengan begitu, ketahanan energi semakin kuat, energi menjadi lebih terjangkau, pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat, lapangan kerja tercipta, kemiskinan dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat," kata Darmawan.
Melalui forum Leaders Briefing, pemerintah berharap para pemimpin dari berbagai sektor dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan arah kebijakan nasional kepada masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan target swasembada pangan, swasembada energi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai visi besar Presiden Prabowo Subianto. (R)