Medan (buseronline.com) - Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi salah satu kontributor utama keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. Karena itu, Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) untuk berperan aktif melalui inovasi dan kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.
Ajakan tersebut disampaikan Mentan saat memberikan Kuliah Umum Kementerian Pertanian RI bertema "Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda Menuju Swasembada Pangan" di Auditorium
USU, Jalan Dr Mansur, Medan, Rabu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur
Sumut Surya dan ribuan mahasiswa.
Dalam paparannya, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pada akhir 2025 Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan tercepat dan tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), sektor pertanian Indonesia kini menempati peringkat kedua terbaik di dunia setelah Brasil. Menurut Amran,
Sumut memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian tersebut.
"Salah satu penyumbang terbaik untuk swasembada ini adalah Sumut. Produksinya naik signifikan. Bahkan saat ini, kapasitas gudang Bulog kita penuh total hingga harus menyewa gudang tambahan demi menampung stok yang mencapai 5 juta ton nasional," ujar Amran.
Perwakilan Bulog yang hadir dalam kegiatan itu juga mengonfirmasi bahwa gudang Bulog di
Sumut dengan kapasitas 73.000 ton telah terisi penuh. Untuk mengantisipasi peningkatan stok pangan, Bulog menyewa gudang tambahan berkapasitas 21.000 ton.
Mentan juga memaparkan berbagai strategi peningkatan produksi pertanian, di antaranya melalui program pompanisasi dan modernisasi teknologi pertanian, termasuk pemanfaatan drone untuk penanaman.
Selain itu, Amran menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam memberantas praktik curang di sektor pertanian. Hingga saat ini, terdapat 77 tersangka mafia sektor pertanian dan pupuk yang telah diproses hukum. Belasan pegawai internal Kementerian Pertanian juga telah dicopot karena terlibat pelanggaran.
Ia turut menyoroti ketimpangan harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani akibat praktik under invoicing atau manipulasi nilai transaksi oleh oknum perusahaan yang dinilai merugikan devisa negara.