Siborong-borong (buseronline.com) - Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) resmi menjadi daerah pelopor transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Hal tersebut mendapat perhatian langsung dari Pemerintah Pusat melalui kunjungan kerja Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, di Desa Sitampurung, Kecamatan Siborong-borong, Jumat (10/7/2026).
Kedatangan rombongan disambut oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumbantoruan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Satya Dharma Nababan, para pimpinan perangkat daerah teknis, Camat Siborong-borong, dan Kepala Desa Sitampurung.
Kunjungan tersebut juga dihadiri Penasihat Khusus Kantor Perdana Menteri Singapura, Mr Theo Chee Hean, serta Direktur Eksekutif Komite Percepatan Transformasi Digital, Tubagus Nugraha, guna memantau secara langsung pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Deni Lumbantoruan menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi merupakan langkah nyata untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Sistem ini mengintegrasikan berbagai bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan pendidikan, hingga subsidi energi berupa BBM dan listrik.
"Jika sistem Perlinsos Digital yang diinisiasi oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini diterapkan secara nasional, potensi efisiensi atau penghematan anggaran negara bisa mencapai Rp14 triliun. Kami di Tapanuli Utara bangga dipercaya menjadi bagian dari perubahan besar ini," ujar Deni.
Melalui aplikasi Perlinsos Digital, skema pendaftaran manual yang selama ini dinilai rawan manipulasi dipangkas. Sistem baru tersebut menerapkan penyaringan berlapis (multi-filtering) dengan mengintegrasikan data dari berbagai lembaga, antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPJS Ketenagakerjaan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sebagai daerah percontohan (pilot project), Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program tersebut. Hingga saat ini, Pemkab Taput telah merekrut dan melatih sebanyak 1.670 agen digital yang terdiri dari pendamping PKH dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Saat ini, sekitar 3.200 kepala keluarga (KK) di Tapanuli Utara telah berhasil terintegrasi ke dalam sistem baru tersebut. Pemkab Taput optimistis seluruh target pemetaan wilayah dapat diselesaikan secara bertahap pada September 2026.
Pada kesempatan itu, Deni juga melakukan demonstrasi langsung verifikasi kelayakan penerima bantuan melalui aplikasi. Uji coba tersebut berjalan lancar dan menunjukkan akurasi sistem dalam membedakan warga yang benar-benar layak menerima manfaat.
Sementara itu, Ketua DEN Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjalankan program transformasi digital tersebut. Menurutnya, program ini mendapat dukungan penuh dari Presiden RI Prabowo Subianto demi mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil.
"Ini adalah langkah maju untuk keadilan dan kelayakan penerima bantuan sosial. Kita ingin memastikan tidak ada lagi hak masyarakat miskin yang salah sasaran," tegas Luhut.
Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari tokoh adat setempat kepada Luhut Binsar Panjaitan dan Mr Theo Chee Hean sebagai simbol penghormatan dan rasa syukur masyarakat Tapanuli Utara atas hadirnya program inovatif tersebut di daerah mereka. (Galung)