Medan (buseronline.com) - DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua
DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, serta penandatanganan keputusan bersama antara pimpinan DPRD dan Wali Kota Medan,
Rico Tri Putra Bayu Waas.
Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah membahas dokumen pertanggungjawaban APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.
"Pembahasan yang konstruktif ini merupakan wujud kemitraan dan kerja sama yang semakin kokoh antara legislatif dan eksekutif. Seluruh siklus APBD, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, dapat berjalan optimal demi pembangunan kota yang transparan dan akuntabel," ujarnya.
Meski demikian, Rico Waas menyoroti dua poin penting yang menjadi catatan dari pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD. Pertama, perlunya peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kedua, meskipun realisasi keuangan sepanjang tahun 2025 dinilai telah berjalan optimal, masih terdapat sejumlah target yang belum tercapai secara maksimal. Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kinerja.
"Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya seluruh jajaran perangkat daerah, untuk meningkatkan integritas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Kita harus bekerja lebih fokus dan lebih keras lagi guna mewujudkan visi dan misi pembangunan kota yang telah ditetapkan bersama," tegasnya.
Di akhir pidatonya, Rico Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk menindaklanjuti seluruh catatan strategis yang disampaikan DPRD.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, kalangan profesional, pers, hingga masyarakat.
"Kita percaya, melalui langkah strategis dan terintegrasi, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan," pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan. (P3)