Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah memastikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I 2026 tetap sehat dan terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dilansir dari laman Kemkeu, hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara menunjukkan pertumbuhan yang kuat, didukung oleh meningkatnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan capaian pada semester pertama tahun ini menunjukkan momentum penerimaan negara masih berada pada jalur yang positif.
"Secara keseluruhan, capaian semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif," ujar Purbaya saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa.
Dari sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Semester I 2026 mencapai Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga pembayaran gaji aparatur, termasuk THR dan gaji ke-13.
Sementara itu, transfer ke daerah telah mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Pemerintah juga terus menjalankan fungsi
APBN sebagai shock absorber melalui kebijakan fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat.
"Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2026," kata Purbaya.
Hingga akhir Juni 2026, defisit
APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menilai angka tersebut masih berada pada level yang terkendali.
Ke depan, pemerintah akan terus menjaga kesehatan APBN dengan meningkatkan kualitas belanja dan mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak.
"
APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel," tutup Menteri Keuangan. (R)