Jakarta (buseronline.com) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pengembangan energi alternatif guna memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta.
Usai pertemuan, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah saat ini fokus pada sejumlah program prioritas di sektor energi dan hilirisasi. Salah satunya adalah percepatan peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari diversifikasi energi nasional.
"Kami melakukan rapat untuk membicarakan sektor energi dan hilirisasi. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif," kata Bahlil kepada wartawan.
Selain percepatan program LPG ke CNG, pemerintah juga melakukan pendataan sektor pertambangan untuk memperkuat tata kelola industri tambang. Di sisi lain, pemerintah memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik untuk kebutuhan listrik maupun bahan bakar minyak (BBM).
Bahlil menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi dan LPG bersubsidi tidak mengalami perubahan. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih menghadapi berbagai tantangan.
"Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG tidak ada perubahan sama sekali. Sementara yang nonsubsidi menyesuaikan dengan harga pasar," ujarnya.
Terkait pasokan listrik nasional, Bahlil memastikan ketersediaan batu bara untuk pembangkit listrik masih aman. Ia membantah adanya kelangkaan batu bara dan menyebut pasokan untuk kebutuhan dalam negeri tetap terjaga.
Menurutnya, gangguan yang terjadi di beberapa wilayah lebih disebabkan oleh kendala teknis pada sejumlah mesin pembangkit yang saat ini sedang ditangani bersama oleh pemerintah dan PLN.
Melalui langkah percepatan energi alternatif, penguatan hilirisasi, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas energi nasional sekaligus memperkuat fondasi kemandirian energi Indonesia di masa depan. (DKI1)