Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir
Pancasila Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin.
Dalam amanatnya dilansir dari laman Kemenkeu, Menteri Keuangan menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga harus menjadi pedoman bagi setiap aparatur negara dalam bekerja dan melayani masyarakat.
"Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali bahwa
Pancasila adalah dasar negara, sumber moral pemerintahan, dan penuntun pengabdian aparatur negara," ujar Purbaya.
Mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini dinilai menjadi pengingat bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman, sekaligus menawarkan nilai-nilai luhur yang relevan bagi dunia.
Menurutnya, nilai-nilai
Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi, hingga disrupsi teknologi.
Dalam situasi tersebut, Pancasila menjadi landasan moral agar pembangunan bangsa tetap berpijak pada kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat. "Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia," tegasnya.
Bagi Kementerian Keuangan, implementasi nilai-nilai
Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN. Ia menegaskan bahwa APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan amanat rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kita kelola. APBN adalah amanat rakyat," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, konsep Ekonomi Pancasila menempatkan negara, dunia usaha, koperasi, dan rakyat dalam satu ikhtiar bersama untuk mencapai kemakmuran rakyat.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya mewujudkan birokrasi yang bersih, cepat, tertib, dan melayani sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.