Jakarta (buseronline.com) - Program swasembada pangan dan capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada 2026 mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Dilansir dari laman
Jatengprov, keberhasilan tersebut dinilai menjadi bukti sinergi kebijakan daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong
pertumbuhan ekonomi.
Apresiasi itu disampaikan dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah bertema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor" yang digelar di Balai Kartini, Senin.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Frederica Widyasari Dewi menyebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berhasil menjalankan program swasembada pangan berbasis potensi daerah.
"Pak Luthfi punya program padi dan jagung yang mendukung ketahanan pangan nasional," ujar Frederica saat membuka acara.
Ia menilai strategi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam memaksimalkan potensi wilayah. Karena itu,
OJK turut mendorong sektor jasa keuangan untuk mendukung program-program pembangunan daerah.
Berdasarkan data yang dipaparkan, produksi padi Jawa Tengah hingga April 2026 mencapai 4.696.422 ton atau sekitar 44,48 persen dari target tahunan sebesar 10,5 juta ton.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat prognosa produksi padi Jawa Tengah periode Januari-Juni 2026 sebesar 5.674.991 ton gabah kering giling (GKG), menempatkan Jawa Tengah sebagai daerah dengan produksi tertinggi kedua nasional setelah Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi menjelaskan berbagai langkah yang dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah prediksi musim kemarau yang lebih panjang dibanding tahun sebelumnya.
Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah terkait telah diinstruksikan untuk memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian guna mendukung target swasembada pangan 2026.
Selain itu, Pemprov Jateng juga menyiapkan petani milenial melalui pelatihan dalam Program Kecamatan Berdaya yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Tak hanya fokus pada sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov
Jateng) juga mendorong pelaku UMKM agar naik kelas melalui pelatihan, akses permodalan, hingga pendampingan pemasaran produk.