Jakarta (buseronline.com) - Tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan tren meningkat.
Dilansir dari laman Humas
Polri,
survei terbaru yang dirilis Indonesia Development Monitoring (IDM) mencatat kepercayaan masyarakat terhadap
Polri mencapai 79,2 persen.
Direktur Eksekutif Dedi Rohman menyampaikan, survei tersebut mengukur persepsi publik terhadap peran Polri, khususnya dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kepercayaan publik terhadap Polri terus menunjukkan tren membaik," ujar Dedi dalam keterangannya, Sabtu.
Dalam temuan survei, sebanyak 52,3 persen responden mengetahui keterlibatan
Polri dalam program ketahanan pangan. Sementara 45,2 persen tidak mengetahui, dan 2,5 persen tidak memberikan jawaban. Meski tingkat pengetahuan publik beragam, mayoritas responden memberikan penilaian positif.
Sebanyak 78,7 persen mengapresiasi peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan, termasuk upaya menuju swasembada pangan. Namun demikian, 17,4 persen responden menilai keterlibatan tersebut kurang tepat karena dianggap berada di luar tugas utama kepolisian, sedangkan 3,9 persen tidak menjawab.
Apresiasi lebih tinggi terlihat pada program Makan Bergizi Gratis. Sebanyak 83,8 persen responden menilai positif peran
Polri, terutama dalam pengawasan mutu pangan dan distribusi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara itu, 13,8 persen menyatakan kurang mengapresiasi, dan 2,4 persen tidak memberikan jawaban. Menurut Dedi, tingginya apresiasi tersebut juga mendapat pengakuan internasional.
Hal ini tercermin dari kunjungan delegasi Kedutaan Besar Prancis bersama Badan Gizi Nasional ke SPPG
Polri Pejaten. Selain itu, Rockefeller Foundation turut mengapresiasi inovasi
Polri dalam membangun sistem penyediaan pangan bergizi yang efisien dan aman.
Dari sisi keamanan, 88,7 persen responden mengaku merasa aman berjalan di luar rumah pada malam hari. Pada sektor pelayanan publik, tingkat kepuasan mencapai 81,2 persen, meliputi layanan pengurusan SIM, penerimaan laporan, hingga pengaturan lalu lintas saat libur dan mudik.
Sementara itu, dalam aspek penegakan hukum, tingkat kepuasan publik berada di angka 75,1 persen, mencakup penanganan kasus perjudian, perdagangan manusia, narkoba, hingga kejahatan ekonomi. Adapun pada aspek pengawasan internal, 76,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja
Polri dalam menindak anggotanya yang melanggar.